Dukung Program Asta Cita, Lapas Narkotika Rumbai melakukan Tanam Bibit Kelapa

Dukung Program Asta Cita, Lapas Narkotika Rumbai melakukan Tanam Bibit Kelapa

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara, Pekanbaru- Tiga (3) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rumbai, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau kembali melakukan penanaman bibit kelapa yang diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini merupakan wujud komitmen untuk menyukseskan program ASTA CITA Presiden dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rabu (10/09/2025)

Kegiatan yang dilaksanakan di Lahan Lapas Terbuka Kelas III Rumbai pada Rabu pagi. Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar memimpin langsung kegiatan penanaman secara simbolis. "Kegiatan ini adalah komitmen nyata kami di Kanwil Ditjenpas Riau untuk mendukung dan merealisasikan program prioritas, baik dari Bapak Presiden maupun Bapak Menteri," ujar Maizar di lokasi.

Kegiatan di Rumbai ini berlangsung dengan lancar dan khidmat, diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh pegawai yang hadir. Gerakan ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat di masa depan.

#KemenImiPas

#AgusAndrianto

#SilmyKarim

#DitjenPas

#Mashudi

#GunGunGunawan

#PemasyarakatanRiau

#Maizar

#LapasNarkotikaRumbai

#ReinhardsIndraPitoy

#PenanamanBibitKelapa

#Kolaborator

FSPKSI (Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia) DPDP Provinsi Riau, Melakukan Pertemuan Bersama PGRI Provinsi Riau

FSPKSI (Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia) DPDP Provinsi Riau, Melakukan Pertemuan Bersama PGRI Provinsi Riau

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara | Pekanbaru,10-09-2025 pukul 10:25 WIB Bertempat di aula rapat kantor PGRI PROVINSI RIAU, audensi DPD FSPKSI Provinsi Riau dengan PGRI Provinsi Riau untuk bersenergi dengan program - program yang akan dilaksanakan kedepan nya.

Salah satu nya Program untuk kemakmuran dan kesejahteraan para guru - guru honorer negeri maupun swasta.

Dengan adanya pertemuan ini, Ketua DPD FSPKSI Provinsi riau Edtris siap untuk membantu atau menerima tugas - tugas yang akan dilakukan bersama oleh PGRI provinsi riau dan FSPKSI.

" Kami siap menjalankan Program untuk kemakmuran dan mensejahterakan guru - guru dengan bersama sama memberikan edukasi - edukasi positif ke instansi negeri maupun swasta juga guru honorer...!!" tangkas nya"

PGRI provinsi yang di wakili oleh ibu Desi Qudarsi selaku ketua biro kaderisasi PGRI provinsi Riau merasa sangat senang dengan ada nya FSPKSI provinsi riau.

" Ini dapat membantu dan sangat mendukung untuk kinerja dari PGRI demi terwujud nya pendidikan yang sehat dan profesional juga agar untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan insan - insan pahlawan tanpa tanda jasa,

Demikian juga kerja sama untuk membantu guru - guru honorer negeri mau pun swasta ".

Di tambah kan oleh wakil ketua Sugito S.Sos M.M, CPA, " Dengan semangat dan Kepedulian Bahwa setiap guru atau insan pendidik itu adalah manusia yang sangat tinggi derajatnya, tanpa guru apakah kita - kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi negara dan keluarga.

Oleh karena itu harus secara kontinu adanya perhatian yang serius kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik khususnya di Kabupaten Kota Provinsi Riau.

Karena pendidikan itu sangat penting tidak bisa di tawar - tawar lagi sebab besar nya satu bangsa itu tolak ukur nya dari baik tidak nya pendidikan di negara itu sendiri, sesuai dengan program presiden Prabowo Subianto yakni dengan mensejahterakan insan - insan pendidik agar bangsa kita bisa bersaing di kancah internasional tutup Sugito ".

Red : (tim FSPKSI)

Bekerja Sesuai dengan Tupoksi, Kasi Adm.Kamtib Pimpin dan Berikan Amanat Apel Pagi Lapas Narkotika Rumbai

Bekerja Sesuai dengan Tupoksi, Kasi Adm.Kamtib Pimpin dan Berikan Amanat Apel Pagi Lapas Narkotika Rumbai

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara | Pekanbaru – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai awali hari pertama tugas dalam minggu ini dengan melaksanakan apel pagi dengan penuh khidmat. Apel pagi rutin merupakan media bagi pimpinan untuk memberikan instruksi, apresiasi hingga evaluasi tugas dan fungsi sebagai Petugas Pemasyarakatan dan wejangan diluar tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bertempat di Lapangan Apel Lapas Narkotika Rumbai, apel pagi diikuti mulai dari Pejabat Struktural dan Seluruh Staf, Senin (8/9/2025). Bertindak sebagai Perwira Apel, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Edoward Nikelini Bangun mengawali amanatnya dengan mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran terkait kedisiplinan bertugas.

“Mengikuti apel pagi salah satu wujud kedisiplinan seorang petugas, lebih dari itu integritas bukan hanya soal mengikuti apel dan datang tepat waktu, namun juga tentang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ucap Edoward.

Sebagai penutup, Edoward mengingatkan terkait penanaman bibit kelapa dan bekerja sesuai tupoksi. “Hari ini saya mengingatkan kembali untuk setiap kegiatan zoom bagi yang tidak memiliki kegiatan untuk mengikuti zoom, dan sekedar informasi mengingatkan bahwa penanaman bibit kelapa serentak akan diadakan di Rutan Kelas I Pekanbaru, serta saya himbau kepada bapak/ibu semua untuk bekerja sesuai dengan tupoksi” tutup Edoward.

Heboh Soal Defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun, Ketua KNPI Riau Tegaskan Hal ini, Larshen Yunus: "Stop Hoax, Hentikan Semua Narasi Tanpa Data"

Heboh Soal Defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun, Ketua KNPI Riau Tegaskan Hal ini, Larshen Yunus: "Stop Hoax, Hentikan Semua Narasi Tanpa Data"

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara, PEKANBARU-- Lagi-Lagi beberapa orang Pelajar dan Mahasiswa yang Mengklaim dirinya bahagian dari Kelompok Cipayung Plus Riau menilai kepemimpinan SF Hariyanto saat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau tahun 2024 silam menjadi faktor utama penyebab kekacauan tata kelola keuangan daerah hingga berujung defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun.

Pernyataan tanpa didasari Data Otentik itu keluar dari Muncung salah seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif atau yang akrab disapa ZIM, menuturkan bahwa defisit yang membengkak tersebut tidak terlepas dari dugaan manipulasi pendapatan dan belanja daerah.

“Pendapatan diduga dibesar-besarkan dan belanja juga dilakukan besar-besaran yang sarat kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp.1,8 Triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” tegas ZIM pada Sabtu (7/9/2025).

ZIM juga menyoroti dugaan penempatan dana Participating Interest (PI) ke bank non-daerah, padahal Riau memiliki BUMD perbankan, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. “Mengapa dana PI itu tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan oleh Pemprov Riau di bawah kepemimpinan SF Hariyanto ketika itu? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab bersama” ujarnya.

Lebih jauh, ZIM menyinggung soal penerimaan insentif oleh SF Hariyanto yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyebut hal tersebut janggal, mengingat SF Hariyanto sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp.90 juta per bulan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.

“Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi catatan BPK RI. Ini tidak hanya janggal, tetapi juga melanggar etika dan aturan,” kata ZIM, seraya membacakan secarik kertas.

Namun, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menepis tudingan tersebut. Menurutnya, SF Hariyanto sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.

Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini juga tegaskan, bahwa terhadap semua tudingan dan tuduhan tersebut, sebaiknya langsung disampaikan ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH), jangan justru menjadi bola liar, opini sesat dan menyesatkan. Ketua KNPI Riau Larshen Yunus juga katakan, bahwa gerakan-gerakan tersebut disinyalir berasal dari kepentingan oknum tertentu, yang sengaja menggunakan Muncung para Pelajar dan Mahasiswa dalam menyampaikan sesuatu yang mereka tidak ketahui.

"Kami juga pernah diposisi itu. Sebelum kami Berkhidmat menjadi Ketua KNPI Provinsi Riau, dulunya kami adalah Koordinator Cipayung Plus Riau dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai Aksi Demonstrasi. Seingat kami ya! materi perjuangan Cipayung Plus ketika itu lebih kepada persoalan Hak Hidup orang banyak, seperti Penolakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Penolakan Kenaikan Harga BBM, dorongan soal Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai tuntutan lainnya, yang secara prinsip tidak ada kaitannya dengan Personal para Pejabat tertentu. Tapi walau bagaimanapun, mereka itu adik-adik kami, Adinda Aktivis yang sedang mencari jati dirinya. Sehat selalu Adindaku, salam Silaturrahim dari Abangmu ini" ujar Larshen Yunus, disambut gelak tawa para Pengurus KNPI Provinsi Riau lainnya.

PJ Gubernur Riau saat itu bekerja sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, sampai akhirnya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

"SF Hariyanto itu adalah Birokrat Senior yang memulai karir dari seorang Honorer hingga menjadi Auditor di Kementerian PUPR, beberapa kali menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekdaprov Riau, PJ Gubernur Riau dan sekarang terpilih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau" imbuh Larshen Yunus, yang juga diketahui selaku mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Sosialis Indonesia dan Ketua GAMARI selama 5 periode.

Bagi Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, SF Hariyanto terbukti sudah bekerja secara on the track, sampai akhirnya membawa harum nama Provinsi Riau di kancah Nasional dan Internasional.

Kembali dalam pernyataan sebelumnya, bahwa Cipayung Plus Riau terus-terusan dan bernafsu mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas masalah keuangan di era kepemimpinan SF Hariyanto. “DPRD jangan main-main. Kalau tidak kami segera bergerak, ini sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa ada pertanggungjawaban, Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” akhir Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif alias ZIM, seraya menutup pernyataan persnya. (*)

Warga Binaan Antusias Ikuti Senam Bersama di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Warga Binaan Antusias Ikuti Senam Bersama di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara | Pekanbaru, INFO_PAS – Lapas Kelas IIA Pekanbaru melaksanakan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini berlangsung pada pagi hari dengan penuh semangat dan antusias, dipandu oleh instruktur senam serta diawasi langsung oleh petugas lapas. Sabtu (06/09/2025)

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menyampaikan bahwa kegiatan senam ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan jasmani WBP. “Melalui kegiatan senam bersama, kami ingin mengajak seluruh warga binaan untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan imunitas, serta mengurangi stres selama menjalani masa pembinaan di lapas,” ujarnya.

Selain menjaga kesehatan, kegiatan senam ini juga bertujuan mempererat kebersamaan antarwarga binaan dan menumbuhkan semangat positif dalam menjalani program pembinaan.

Dengan adanya kegiatan rutin seperti senam pagi, diharapkan para WBP dapat lebih disiplin menjaga kesehatan serta semakin termotivasi dalam mengikuti seluruh program pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Ketua KNPI Riau Dukung Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru ke Tempat Semula, Larshen Yunus: "Kantor Pemerintahan itu Umumnya di Tengah Kota, Bukan di Pinggiran Seperti Saat ini"

Ketua KNPI Riau Dukung Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru ke Tempat Semula, Larshen Yunus: "Kantor Pemerintahan itu Umumnya di Tengah Kota, Bukan di Pinggiran Seperti Saat ini"

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara || PEKANBARU-- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, mendesak agar Kantor Walikota Pekanbaru segera dipindahkan kembali ke Lokasi semula, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sukajadi.

Menurutnya, Lokasi kantor Pemerintahan seharusnya berada di tengah kota, bukan di pinggiran kota seperti saat ini di Kecamatan Tenayan Raya, jauh dari semua akses.

Larshen Yunus juga menyoroti kebijakan mantan Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, yang dianggap sangat-sangat Keliru dan berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Aktivis Anti Korupsi Lulusan dari Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menduga kuat, bahwa alasan Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru ketika itu, yakni ke Jalan Badak, Tenayan Raya sarat akan Kepentingan Pribadi, terutama karena ex WAKO Pekanbaru Firdaus MT diketahui memiliki Lahan yang sangat Luas di Kecamatan tersebut.

"Kami mendukung penuh Pemindahan Kantor Walikota ke Lokasi semula, di Jalan Jenderal Sudirman, karena lokasi tersebut lebih Strategis dan Representatif bagi Kepentingan Masyarakat Kota Pekanbaru. Kami yakin dan percaya, bahwa mayoritas pegawai ASN dan Honorer juga mendukung langkah ini, Wabbilkhusus juga bagi para Demonstran, yang cukup sulit menyampaikan Aspirasinya, mengingat Lokasi Kantor Walikota Pekanbaru saat ini cukup Jauh dan sangat merugikan banyak pihak" kata Larshen Yunus, yang juga Calon Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres Pemuda di akhir tahun 2025 ini.

Pria tinggi tegap yang memiliki Anak Lelaki Kembar itu juga memberikan saran, agar Kompleks Perkantoran Tenayan Raya dimanfaatkan untuk Lokasi DIKLAT ASN, Tempat Perkemahan, Kantor Instansi lainnya, yang tidak berhubungan langsung dengan Kepentingan Rakyat, Kampus berbasis Asrama atau Mess milik Pemko Pekanbaru. Dengan demikian, Aset Daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, Jum'at (5/9/2025) Ketua Larshen Yunus turut serta menyampaikan harapannya kepada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru "Definitif" saat ini, agar kiranya Abangda Agung Nugroho dan Markarius Anwar, berkenan mempertimbangkan kembali Pemindahan Lokasi Kantor Walikota ke tempat semula. "Berbagai faktor yang merugikan semua pihak dapat dihindari dengan memindahkan Lokasi Kantor Walikota ke tempat semula," sambung Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mampu meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Dengan Lokasi yang lebih Strategis, Masyarakat dapat lebih mudah memperoleh Akses Layanan Pemerintahan dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota yang memiliki 15 Kecamatan ini.

Berdasarkan Data dan Fakta yang disampaikan DPD KNPI Provinsi Riau, terkait dengan cikal bakal Pemindahan Kantor Walikota oleh Pejabat terdahulu, yang di Nilai sarat akan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru semasa Kepemimpinan Firdaus MT menjadi topik yang sangat Kontroversial, karena beberapa alasan.

Berikut ini beberapa informasi terkait Pemindahan Kantor Pemerintahan tersebut:

- Pemindahan Kantor: Pada 25 Juni 2018, Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT meresmikan Kantor Baru Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya. Namun, hampir setahun setelah Peresmian, Gedung Kantor yang telah Menghabiskan Anggaran Triliunan Rupiah ini belum juga optimal digunakan, karena masalah Orbitasi dan Aksesibilitas yang tidak memadai.

- Kritik dan Kontroversi: Banyak pihak menilai Kebijakan ini terkesan dipaksakan. Salah satu kritik utama adalah tidak adanya izin untuk pemindahan Kantor Walikota dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tenayan Raya. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 30 tahun 2012, Pemindahan ibukota Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus berdasarkan peraturan pemerintah dan memerlukan kajian akademis yang diajukan oleh Walikota atas persetujuan DPRD kota kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Riau.

- Reaksi ASN: Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau pindah ke Perkantoran Walikota baru di Tenayan Raya. Bahkan, Sekda dan para Asisten lebih suka berkantor di gedung MPP/Dinas Pelayanan Terpadu (bekas kantor wako lama di Jalan Jenderal Sudirman), sedangkan Walikota lebih senang berkantor dan rapat OPD di rumah dinasnya.

- Program dan Inovasi: Meskipun kontroversi terkait pemindahan Kantor, Kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi berhasil mengimplementasikan berbagai program pembangunan berbasis wilayah dengan mengikutsertakan masyarakat tempatan. Beberapa program unggulan termasuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah melalui program Mesjid Paripurna.

- Pencapaian: Selama satu dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan pesat dengan banyak prestasi dan penghargaan, seperti Innovative Government Award dan Penghargaan Pelayanan Prima. Mereka juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru dan menjadikan kota ini sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia.

"Apapun alasannya! Pemindahan Kantor Walikota Pekanbaru semasa Kepemimpinan Firdaus-Ayat sudah sangat Merugikan Rakyat! Berbagai cara dilakukan, agar niat Jahat itu Lolos, hingga akhirnya Ratusan Triliyun Rupiah di Kucurkan dalam Proyek Pemindahan dan Pembangunan Kantor tersebut, sungguh terlampau dahsyat peninggalan Firdaus-Ayat saat ini, benar-benar sangat Merugikan Masyarakat Kota Pekanbaru, mereka berdua Kaya Mendadak sampai saat ini" akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (*)

Ketua KNPI Riau Pertanyakan Jatah Uang dan Emas Hasil dari Saham PT Freeport, Larshen Yunus: "Kemana Pak Jokowi Sembunyikan?"

Ketua KNPI Riau Pertanyakan Jatah Uang dan Emas Hasil dari Saham PT Freeport, Larshen Yunus: "Kemana Pak Jokowi Sembunyikan?"

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara, JAKARTA-- Mantan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo alias Jokowi pernah Mengumumkan soal 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum dan telah dibayar lunas. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12) sore tempo lalu.

Presiden RI ke-7 Jokowi menyatakan dengan tegas, bahwa Kepemilikan mayoritas saham PT Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, Presiden Jokowi berharap ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

Ex Presiden RI itu juga kembali menyampaikan bahwa, Masalah Lingkungan dan Smelter telah diselesaikan dan disepakati dengan baik.

Mengenai Saham untuk pemerintah daerah di Papua, Presiden Jokowi ketika itu menjelaskan bahwa, mereka akan memperoleh 10 persen dari keseluruhan saham yang ada. Saham tersebut akan dikelola oleh Perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM).

Reaksi dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Calon Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus:

"Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana Transparansi Penggunaan Dana tersebut? Apakah benar-benar digunakan untuk Kemakmuran Rakyat atau hanya menjadi janji manis di atas kertas?" tanya Larshen Yunus, Relawan Garis Keras Prabowo Gibran sekaligus Ketua KNPI Provinsi Riau, dalam siaran persnya hari ini, Jum'at (5/9/2025).

Ketua Larshen Yunus juga mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat sekitar yang terdampak Operasional PT Freeport. "Kita ingin tahu, bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat sekitar mendapatkan manfaat nyata dari divestasi ini," tegasnya dengan nada optimis.

Relawan Prabowo Gibran yang saat ini juga menjadi Kandidat Kuat Calon Ketua Umum KNPI Pusat itu katakan, bahwa Publik sampai saat ini masih saja bertanya-tanya soal Keberadaan Uang dan Emas Hasil dari Saham yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

Menurut Ketua KNPI Riau itu, Kemana Jatah Indonesia dari Uang dan Emas atas Saham 51% PT Freeport Indonesia.

"Sedari Awal Penilaian kami tepat dan benar soal Karakter Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bahwa dengan Wajah Ndesonya, beliau diduga kuat mampu mengamankan uang Triliyunan Rupiah itu, Ratusan bahkan Ribuan T, sungguh sangat mengerikan ya!" imbuh Larshen Yunus, yang juga dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi asal Provinsi Riau.

Detail Divestasi Saham PT Freeport:

- PT Inalum (Persero) telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.

- Kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua.

"Kemana Pak Jokowi Buat Uang Ratusan bahkan Ribuan Triliyun Rupiah itu? Emas dan Saham dari PT Freeport Indonesia sebelum digantikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)" tanya Larshen Yunus, Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran, seraya mengakhiri siaran pers tersebut. (*)